uu apotek. 35, BN. uu apotek

Dalam perdagangan online ini, tentu saja penjualan obat-obatan juga termasuk di dalamnya. B Katalog 2 Yofi Alifa 1606877300. . Seorang apoteker berhalangan untuk hadir maka pelayanan di apotik tersebut tidak dapat dilakukan, seorang apoteker memiliki ilmu tersendiri tentang. (1) Penyerahan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk. Petunjuk teknis ini membahas rincian pelayanan kefarmasian yang mencakup pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik yang meliputi tujuan, manfaat, pihak yang terlibat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, tahapan pelaksanaan serta. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek dioperasikan oleh seorang pekerja farmasi yang disebut apoteker. ISO 3. ANA DIANA SILVA SARI ( Makalah Alkes ). ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA) DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK (PSA). harus menjamin keamanan penggunaan obat keras yang digunakan oleh pasien, jika terjadi hal-. PSA apotek "Sehat Murah" memecat apoteker Y karena apoteker Y tidak mau melayani permintaan pembelian obat untuk dispensing dokter, bidan dan Mantri. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian. Pasal 1 . PER UU APOTEK. Judul. ALKES. Hak CiptaPPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd. 1. -, LL SETNEG : 7 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG APOTIK DARURAT - Berhubung dengan sangat kurangnya apoteker-apoteker di Indonesia, pembikinan dan pembagian obat-obat secara teratur guna rakyat tidak lancar jalannya; oleh karena itu perlu diatur dengan Undang-undang supaya. Apoteker tersebut telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) yang dikeluarkan oleh Dinkes. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. Buku undang-undang kesehatan : Permenkes No. UU Narkotika No. ASPEK REGULASI OBAT. Rekomendasi ISFI. Pemilihan lokasi ini sangat penting dalam bisnis. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 24, Undang-undang No. id : 7 hlm. Unduh Version Diunduh 12155 Ukuran Dokumen 379. UU No. DASAR HUKUM PERDIR. PDAI. Pelanggaran etik murni. AvrianisTambunan. Informasi Dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen. Tujuan dan Fungsi Apotek. BPOM memperketat melayani kunci: Apoteker, penjualan dan Pasal 14 Pasal 60 penjualan Triheksipenidil, pendistribusian obat Ayat 2: Penyerahan psikotropika dalam Ayat 4 Triheksipenidil tetangganya. 9 tahun 2017 tentang Apotek PP 51 tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian Permenkes RI No. BAB I . quality control – Apoteker bekerja di bidang pembuatan obat (manufacturing) Grup ini meliputi pula galenik, biofarmasetik, farmakokinetik. Berdasarkan peraturan perundang-undangan jika ingin mendirikan apotek maka setidaknya harus memiliki : A. Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian menurut UU Tenaga Kesehatan ini adalah apoteker dan tenaga. P. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Analisis Golongan Salisilat (Ains) Kel 1. apotek; b. UU No. PP No. Aan Anhar. 26 tahun 1965 tentang apotek Pasal 1. 5/1997 tentang Psikotropika UU No. KUMPULAN PERATURAN. 25 tahun 1980 menyatakan bahwa tugas dan fungsi apotek adalah sebagai berikut: 1. Calyptra Jurnal ilmiah mahasiswa universitas surabaya. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Kewajiban apoteker sebagai suatu etika profesi, juga memiliki tanggung jawab. Menjelaskan peraturan pemakaian obat termasuk hal-hal yang perlu pasien hindari. Terdiri dari 3 poin. Action. UU No 36 th 2009 tentang Kesehatan 2. (3) Untuk permohonanizin PBF yang akan menyalurkan bahan obat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi surat bukti penguasaan laboratorium dan daftar. 13. Jl. nomor 8 tahun. GudangIlmuFarmasi – Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terbaru terkait STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2021. 922/Menkes/PER/X/1992 tentang Ketentuan dan tata cara pemberian izin apotik sesuai. Indra Pratama. Indonesia, Kementerian Kesehatan Nomor 73 Bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Bentuk Singkat Permenkes Tahun 2016 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 23 Desember 2016 Tanggal Pengundangan 09 Januari 2017 Tanggal Berlaku 09 Januari 2017 Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG APOTEK. ASPEK REGULASI. (2) Dalam hal penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pasien, harus. Kemenkes Rilis 10 Poin Penting Perubahan di UU Kesehatan Baru. pdf. No. Definisi Apotek. Struktur Organisasi Apotek Apotek 1. Pendirian Apotek Peraturan Terdahulu ttg Pembukaan Apotek 1) UU No. Asiklovir Intra vena : digunakan secara parenteral baik. uu 9 thn 2017. KUMPULAN PERATURAN. Dalam mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi kepada konsumen untuk keperluan umum seseorang harus memiliki izin edar. PELABELAN. Dokumen. Bagikan dokumen Ini. 23 Th 1992 Tentang : Kesehatan (mencabut UU. U. Wijaya Kusuma No. Devia Hasna. E. (2012). 355. PP NO 72 THN. 45. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Ligia OSuandi. 3. Lampiran mengenai jenis. 000 NPWP : 58. Suatu saat ia mendapatkan tawaran untuk menjadi penanggung jawab di PBF B dan apt. 44 Th 2009 ttg Rumah Sakit 4. Uu Apotek Panel Makalah. 9 tahun 1976 tentang narkotika, apotek dilarang melayani salinan resep dari apotek lain yang mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani. Permendikbud 154 serta Surat Nomenklatur Undang-Undang. Obat ini dapat dibeli secara bebas dan harus dikonsumsi sesuai dosis. 1. alfina darmayanti. DPR RI resmi mengesahkan Omnibus Law RUU Kesehatan menjadi UU Kesehatan di sidang paripurna DPR RI pada masa persidangan V Tahun 2022-2023, Selasa (11/7/2023). 1. IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI) Meningkatkan profesionalisme Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di komunitas (puskesmas, klinik dan apotek). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. : bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses perencanaan dan. Kefarmasian. Judul. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. BAB II Fater. Murda Sulistya. Berdasarkan KBBI, apotek merupakan tempat meramu serta menjual obat berdasarkan resep dokter dan barang medis lainnya. 117143 CHRISTINA SRI TANJUNG SUDEWI. Daftar Kepustakaan Wajib Apotik 26 Baru. penanggungjawab PBF C. Distribusi Obat. Apotek perlu melakukan evaluasi mutu/kualitas untuk menilai kualitas apotek saat ini serta melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas apotek. Baik apotek ataupun toko obat sama-sama memerlukan izin untuk beroperasi. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikanApoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan. 40121042_nurida Dwi Puji Rahayu Uu Apotek 1. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Permenkes RI No. paramitha. com - Polisi menetapkan lima tersangka dalam kasus peredaran obat jenis PCC (Paracetamol Caffein Carisoprodol) dan obat keras lainnya di Kendari, Sulawesi Tenggara. NUR EKA PUTRI SANTE. Peraturan Per UU Farmasi & Etika Profesi (2 SKS),. 30 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Selasa, 1 Desember 2020 Diperbarui Kamis, 8 April 2021 PP. Ana Cahyadi. Memiliki izin yang sudah terdaftar di Departemen Kesehatan. Drug Management Cycle Di Pbf Angkatan 4. Tipe Dokumen. 11. salindia_belajar. B Katalog 2 Yofi Alifa 1606877300. 39. Berikut ini ringkasan. NO. No. ,MM Tempat tinggal : Jl. JAKARTA, KOMPAS. Melakukan pelanggaran hukum Secara umum bentuk pelanggaran etik (ethic malpraktice) dibagi 2 (dua) yaitu a. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK. Pemetaan Peran Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian Terkait Frekuensi Kehadiran Apoteker di Apotek di Surabaya Timur. 922 tahun 1993, Kepmenkes 1332 tahun 2002 dan Permenkes No. Kebijakan, Spo Kamar Jenazah. tanggung jawab sumpah dan kode etika. com. Apotik. BAB I: Kewajiban umum. . Peraturan dasar: a. TUGAS KELOMPOK UU farmasi. 6. 75 3. UU Apotek. Pada dasarnya apotek harus dikelola oleh Apoteker, yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan telah memperoleh Surat Izin Apotek (SIA) dari Dinas Kesehatan setempat. Apotek dalam hal ini termasuk pedagang produk farmasi secara eceran (retail farmasi) sehingga objek pajaknya adalah penghasilan. Seperti diberitakan, Senin (8/5/2023), massa yang terdiri dari dokter, apoteker, hingga bidan menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pagi ini. Kontrak Kuliah UU Etika Kefarmasian 18191. 5AH-B- Kelompok 4 - IOT,IEBA, UKOT, & UMOT. Makalah Prak Farmasi RS Kelompok 2. 5. UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan b. 51 Tahun 2000 tentang Pekerjaan Kefarmasian. PMK Standart frofesi UU 29 tahun 2004 ttg praktek. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek dioperasikan oleh seorang pekerja farmasi yang disebut apoteker. Kontrak Kuliah UU Etika Kefarmasian 18191. Suatu. 22 THN 1999 PEM. Dalam Studi kasus yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh apotek merupakan pelanggaran karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang dalam hal ini diatur dalam Undang-undang RI No. DARURAT - APOTIK 1953 UU NO. Surat Edaran BPOM : Kualifikasi Pemasok Bahan Obat July 18, 2023; Pedoman Pelaksanaan dari Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2022. apotek panel, dimana apotek bekerjasama dengan PBF dalam. Jumlah Dokumen 1. Ukuran Dokumen 275. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai. menerima tawaran tersebut. Jakarta 2011. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik. 2 Tugas dan Fungsi Apotek Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. Sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA), terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan Permenkes RI No. Fenomena seperti ini dikatakan sebagai. 1, Keputusan Menteri Kesehatan No. UU No. PER UU APOTEK. UU No. 3. DAERAH 4. 5 tahun 1997. Studi Ksus Pneumonia TB. Per-UU an/PDAI/KEAI Judul dan Butir/Isi yang Dilanggar beserta Sanksi Jika Melanggar Upaya Pencegahan yang dilanggar Alasannya PDAI Bunyi: Diberhentikan Professional dengan butir 2 Dikeluarkan memilih. Daftar isi: Jenis obat wajib, Download. dilaksanakan. paramitha. Apotek: 1. Menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan sediaan farmasi yang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dalam dakwaannya, jaksa. 25 tahun 1980, Permenkes No. a. (Presiden RI, 2009b). peraturan per uu dan latar belakang 1. 44 Tahun 2010 Prekursor.